ARTI DARI MILIK NEGARA
Pemilikan Negara berarti Negara mengontrol alat produksi secara efektif. Milik Negara tidak harus berarti hubungan produksi sosialis. Hanya ketika satu Partai Proletar mempunyai kontrol yang ketat atas Negara, Negara itu akan membuat proyek proyek sosialis untuk merubah hubungan produksi. Dalam kasus yang demikian, melalui Milik Negara Partai prolear akan bisa turut serta dalam proses produksi melalui kekuatan politik untuk mengarahkan tujuan produksi dari penetapan nilai menjadi memenuhi kebutuhan rakyat.
Berdasarkan kepada pengalaman di Tiongkok dalam periode dari tahun 1953 sampai 1978, walaupun perusahaan memiliki alat produksi, Negara membatasi dengan efektif apa yang dimiliki. Melalui kontrol politik, Negara melarang perusahaan untuk membeli atau menjual di pasar. Negara juga menentukan apa yang diproduksi oleh tiap perusahaan, termasuk kategori barang yang diproduksi dan jumlah dari tiap kategori. Negara menetapkan “harga” barang yang “dijual” oleh perusahaan kepada Negara, juga harga ¡¨bahan¡¨ mentah dan mesin mesin yang ¡¨dibeli¡¨ perusahaan dari Negara.
Perusahaan juga menerima dana upah yang digunakan langsung untuk gajih buruh dan tunjangan sosial. Pada akhir tahun, perusahaan menyerahkan ¡¨keuntungan¡¨ atau ¡¨pendapatan¡¨ dikurangi ¡¨biaya diluar biaya depresiasi¡¨. Negara memberi subsidi kepada perusahaan perusahaan yang menderita ¡¨kerugian¡¨. Kemudian, sesuai dengan plan ekonomi, Negara menempatkan dana di perusahaan perusahaan yang berbeda-beda untuk pembelian mesin baru , sarana /perlengkapan dan/atau pembangunan gedung gedung baru dan pabrik bagi perluasan reproduksi.
Di Tiongkok, Negara bisa melaksanakan semua pembatasan legal terhadap perusahaan, Negara mendominasi penggunaan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain, Negara mempunyai hak milik sah dan kontrol ekonomi terhadap alat produksi. Tetapi, masih ada elemen elemen kapital perorangan dalam perusahaan perusahaan yang dimiliki Negara. Sampai Revolusi Besar Kebudayaan Proletar, kapitalis masih menerima dividen tetap dan mereka masih terlibat dalam manajemen perusahaan perusahaan milik Negara, . Tetapi dengan meluasnya perusahaan perusahaan milik Negara, partisipasi relatif dari kapital perorangan menurun.
Selama kenyataan ekonomi sesuai dengan pembatasan legal yang dikenakan kepada perusahaan, Negara mengambil tanggung jawab atas ¡¨keuntungan¡¨ atau ¡¨kerugian¡¨ dari perusahaan (kesatuan peroduksi). Perusahaan tidak lagi mempunyai kepentingan langsung untuk memaksimalkan keuntungannya. (Tetapi ini adalah satu kontradiksi. Kaum birokrat mempunyai kekuasaan atas pemilikan ekonomi tetapi tidak bisa mengubah kekuasaan itu menjadi keuntungan materiel).
Tiap buruh yang bekerja di perusahaan berhak untuk mendapat gajih dan tunjangan sosial tertentu. Tiap perusahaan menerima dana gajih dari Negara untuk membayar seluruh upah dan biaya untuk memberi tunjangan sosial kepada buruh. Pemindahan dana gajih dari Negara kepada buruh berarti Negara mengambil tanggung jawab untuk pembayaran dan tunjangan sosial dan juga kekuasaan untuk menarik nilai lebih dari buruh buruhnya dari manajer perusahaan. Perusahaan menjual seluruh hasil produksi kepada Negara dengan harga yang sudah ditetapkan dahulu, oleh karena itu mereka tidak lagi terlibat dalam proses penentuan nilai. Pemilikan Negara dan intervensi Negara memungkinkan manajer dari perusahaan Negara untuk melepaskan dirinya untuk tidak menjadi agen kapital dan ini adalah langkah pertama menuju dihilangkannya secara bertahap kerja upah.