Uang dalam perspektif budaya dan filsafat Tionghoa ( bag.2 )

Uang dalam perspektif budaya dan filsafat Tionghoa ( bag.2 )

Ekonomi menopang dan menghancurkan kekuasaan

Jizi 箕子 (± 1100 BCE) saat ditanya oleh raja Zhou Wuwang mengenai perdagangan, dijawab bahwa ada delapan urusan pemerintah, antara lain yang pertama adalah makanan dan yang kedua adalah komoditi (barang dagangan)[1]. Barang dagangan yang dimaksud adalah barang produksi pertanian maupun peternakan, misalnya sutra, kulit binatang, keranjang ayaman dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa perekonomian adalah hal yang amat penting dalam mengatur negara. Pemikiran Jizi ini ditambahkan oleh Kongzi bahwa semua yang bersifat profit atau keuntungan harus bersifat adil. Jika tidak ada keadilan dalam mengejar keuntungan maka yang timbul adalah amarah. Negara dalam hal ini memegang peranan penting dalam mengatur keadilan itu. Kongzi sendiri menyatakan bahwa “ semua tindakan yang mengutamakan profit akan menimbulkan dendam” ( 放于利而行多怨). Agar tidak terjadi pergesekan antara kalangan kelas atas dengan kelas bawah, maka perlu adanya suatu system keadilan dalam meraih keuntungan. Pemikiran ini dapat dilihat dari pemikiran Kongzi tentang konsep keuntungan dan peranan pemimpin yang harus adil[2]. Peranan ekonomi dalam menstabilkan negara dan menjaga ketertiban umum dapat dilihat dari pepatah bahwa “rakyat yang terutama bagi  yang menjadi raja ( pimpinan ), makanan yang terutama bagi rakyat” ( 王者以民為天 民以食為天 )[3].

 

Pepatah dari keluarga Medici :” money to get power, power to protect money” merupakan pepatah yang berkaitan antara kaum pedagang dengan penguasa. Dan di Tiongkok ada pepatah yang terkait dengan bagaimana menjaga kekuasaan raja, ”yang utama bagi seorang raja adalah rakyat, sedangkan yang utama bagi rakyat adalah makanan “ (王者以民為天，而民以食為天). Dengan kata lain, ekonomi bagi rakyat adalah yang terutama dan uang adalah alat ekonomi. Pajak yang ditarik dari masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuannya tentu adalah untuk menjaga kelangsungan dinasti atau pemerintahan. Sehingga bisa menjadi hal yang terbalik dengan pepatah keluarga Medici. “Power to get money and money to protect the power” bisa menjadi suatu cara bagi pemerintah menggapai keadilan melalui pajak. Sejarah Tiongkok menunjukkan kaisar-kaisar yang melupakan asas keadilan dan pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat melahirkan pemberontakan-pemberontakan[4] kelas petani. Sejarah Tiongkok menuliskan pemberontakan pertama itu pada akhir masa dinasti Qin (221-207 BCE) yang dipimpin oleh Chen Sheng 陳勝 ( ?- 208 BCE ) dan Wu Guang 吳廣 (?-208 BCE). Terakhir adalah pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh Mao Zedong 毛澤東 ( 1893-1976 ) pada tanggal 9 september 1927.

Selain untuk menguatkan negara, ekonomi juga bisa untuk menghancurkan negara lain. Sejarah Tiongkok mencatat peranan Jiran 計然[5] dalam menghancurkan kerajaan Wu dengan membangun ekonomi kerajaan Yue dan melancarkan perang ekonomi pada kerajaan Wu. Salah satu saran penting adalah menjaga stabilitas harga pangan, dimana negara memiliki peran agar harga pangan tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Jika terlalu rendah, petani yang dirugikan dan pedagang dirugikan jika harga pangan terlalu tinggi.
Ini mirip dengan fungsi Bulog. Sedangkan perang ekonomi yang dilakukan dengan mengirimkan tukang-tukang yang ahli untuk membantu negara lawan membangun proyek-proyek mercusuar dengan tujuan menghabiskan sumber daya mereka Cara lainnya adalah membangun budaya konsumerisme rakyat negara lawan dan membeli semua bahan pangan mereka dengan harga tinggi[6].  Kebijakan ekonomi yang dilancarkan oleh Jiran yang patut dikaji lainnya adalah kebijakan “bergerak seperti aliran air”[7]. Maksudnya adalah perputaran mata uang dan komoditas yang tiada henti. Dalam pengamatan penulis, kebijakan ekonomi “bergerak seperti aliran air” dari Jiran ini juga mempengaruhi pola perdagangan orang Tionghoa pada umumnya; yaitu pola perdagangan fast moving yang menekankan perputaran barang dan uang secara cepat dengan mengambil profit rendah. Hal ini bisa dilihat dengan mengamati pada para pedagang elektronik baik grosir maupun retailer di Harco, Jakarta.

Shangyang 商鞅[8] ( 395-338 BCE) menekankan pentingnya kemampuan produksi dalam negeri terutama adalah pertanian sebagai pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat dalam negeri. Shangyang menolak penghamburan devisa negara untuk membeli kebutuhan pangan dari negara lain. Malah menganjurkan menggenjot perekonomian terutama sektor produksi untuk mendapatkan devisa.

Shanqi 單旗[9] mengeluarkan teori tentang peredaran mata uang. Besaran mata uang untuk mengontrol nilai harga barang itu harus dilakukan oleh pemerintah[10]. Jika terjadi depresiasi karena peredaran yang tidak dikontrol, rakyat akan kehilangan modal dan pendapatan negara dari pajak akan berkurang[11]. Terlihat bahwa hal ini penting karena jika negara tidak bisa melaksanakan, ekonomi runtuh dan pada akhirnya negara juga ikut runtuh. Hal ini bisa kita lihat pada banyak pemerintahan yang gagal meredam inflasi, akhirnya pemerintahan itu digulingkan oleh rakyat. Pandangan Shanqi ini memberikan pengaruh luas pada para ekonom-ekonom Tiongkok periode selanjutnya. Bahkan menurut penulis, hal ini masih relevan hingga abad sekarang.

            Laozi menganggap semua akar permasalahan gejolak masyarakat bermuasal pada keinginan duniawi manusia yang dirangsang oleh berbagai benda material indah. Dalam kitab Daode jing,  ditulis bahwa lima warna membutakan mata, lima suara mentulikan telinga, lima rasa membuat lidah kelu. Semakin berkembangnya masyarakat, melahirkan keinginan-keinginan untuk mengejar benda-benda material (konsumtif). Pemuasan keinginan akan menyebabkan masyarakat kacau, tapi juga bisa menjadi pendorong kemajuan masyarakat[12]. Dalam hal ini, Laozi menekankan “tahu batas”  ( 知足 ) atau tahu kapan harus berhenti dalam pengejaran kepuasan duniawi. Tanpa mengenal batasan, manusia sulit berhenti atau keluar dari lingkaran pengejaran kepuasan materi termasuk dalam mengejar uang. Selain hal “tahu batas”, konsep wuwei (無為)[13] dalam pemikiran Laozi terutama di mahzab Taoisme juga berkaitan dengan konsep pengembangan ekonomi maupun politik. Konsep ini disebut wuwei erzhi 無為而治 yang artinya adalah mengatur tanpa intervensi ( penuh atau besar ). Sistem ini pernah diterapkan pada awal berdiri dinasti Han ( 202 BCE-220 CE ). Sayangnya, walau berhasil memajukan ekonomi, konsep wuwei erzhi  membuat pemerintah pusat menjadi lemah[14].